Anggaran Prokes Pilkades 2021 Ditanggung APBD — 5 tahun yang lalu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan Rapat Teknis Pelaksnaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 di GOR Srikandi, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, pada Kamis 27 Mei 2021.
Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Hadir dalam acara tersebut Dinas Pemdes dan jajaranya, Kasi Pemerinta DPMD, Aparatur Desa, ketua BPD masing-masing Desa,T okoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya Kepala Seksi Tata Pemerintahan DPMD Sumedang Dinar Diana menyampaikan, pada tanggal 2 hingga 14 Juni panitia harus sudah mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
“Mulai tanggal 5 Mei, BPD menyampaikan syarat pemberitahuan pada kades, terkait akan berakhirnya masa jabatan kades. Kemudian pada tanggal 15 Mei BPD di 89 desa membentuk panitia pilkades,” ungkapnya.
Dinar mengungkapkan banyakny batasan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pilkades di masa pandemi seperti sekarang.
“Di antaranya dilarang berkumpul lebih dari 50 orang, sehingga dalam kegiatan seperti saat ini, diupayakan hanya satu kali pertemuan untuk bisa membahasatahapan secara komprehensif, dari awal sampai akhir, sehingga meski pertemuan ini terbatas, tetapi materi yang diberikan mencakup seluruh kebutuhan informasi yang memang dibutuhkan oleh panitia,” paparnya.
Dinar berharap, pemilihan kepala desa serentak 2021 pada September nanti dapat berjalan dengan kondusif, dan Dinar minta pada panitia pilkades untuk berpartisipasi aktif dalam kinerja demi suksesnya.
“Dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2020 lalu, terdapat 2 orang calon yang meninggal dunia. Diharapkan, pada pilkades tahun ini, semuanya dalam kondisi sehat,” katanya.
Dalam acara tersebut, Dinar sempat membahas anggaran prokes yang harus difasilitasi penyelenggara.
“Sesuai dengan arahan dari Dirjen Pemdes serta Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Kemendagri, pilkades kali ini harus menerapkan AKB dan anggaran dibebankan kepada APBD pelaksana pilkades”. ungkapnya.
Kegiatan ditutup oleh tanya jawab serta simulasi pelaksanaan dan penghitungan suara sebagai gambaran umum untuk kejadian riil di lapangan.
